Berita

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEMINAR SUVERVISI PELAYANAN PUBLIK

3 May 2013 | 14:22 - Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya  -  Liputan Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

  EMAIL     PRINT


OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  SEMINAR SUVERVISI PELAYANAN PUBLIK

 

Upaya Membangun Pelayanan Publik Yang Baik di Kota Tasikmalaya”

 

 

Sejak Maret 2013 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan suvervisi pelayanan publik kepada Dinas/Instansi yang ada di Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan Dinas/Instansi yang bersangkutan, termasuk diantaranya Kantor Pertanahan Kota Tasikamalaya.

Hasilnya pada hari Kamis 25 April 2013 Ombudsman Republik Indonesia telah mengadakan seminar suvervisi pelayanan publik di Hotel Santika Tasikmalaya, pada kesempatan tersebut diminta tanggapan dari Dinas Instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Adapun temuan khusus pada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya meliputi :

  1. Petugas berpakaian seragam dengan tanda pengenal

  2. Petugas melayani dengan ramah

  3. Petugas dapat menjelaskan produk layanan dengan baik

Adapun temuan yang harus diperbaiki meliputi :

1.      Terdapat pintu masuk yang bertuliskan “Hanya untuk Petugas, Tamu menggunakan Pintu depan” tetapi semua orang bebas masuk kedalam ruangan tersebut.

2.      Terdapat petugas yang menawarkan jasa balik nama sertifikat  dengan memberikan nomor telepon pribadi 081xxxxxxxxx  “berjanji akan membantu” menyelesaikan balik nama sertifikat.

Pada kesempatan memberikan tanggapan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya menyampaikan penjelasan mengenai :

1.      Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 yang telah terpasang pada loket dan papan pengumuman di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya.

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

3.      Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) on-line dengan BPN RI.

4.      Informasi Pertanahan dapat diakses melalui website www.bpn.go.id

5.      Mengenai indeks kepuasan publik tidak ada di loket, di monitor dengan SKMPP (Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan) dan dipantau oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

6.      Mengenai pelayanan Pertanahan yang masih belum selesai dikarenakan permohonan dari yang bersangkutan belum memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan, dan telah diinformasikan ke pemohon dengan surat dinas resmi.